KUTIPAN – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Tahun Ajaran 2026/2027.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi pada jenjang MIN, MTSN, dan MAN berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Pengawasan tersebut diperkuat melalui pertemuan koordinasi antara Ombudsman Kepri dan jajaran Kemenag Kota Batam yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Dalam pertemuan itu, Kemenag Batam memaparkan kesiapan infrastruktur serta sistem pendaftaran yang telah mulai berjalan sejak 1 April 2026.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, mengapresiasi langkah inovatif Kemenag Batam melalui peluncuran aplikasi PRIMASATU sebagai sistem pendaftaran digital.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan jalur pendaftaran yang transparan dan terstruktur dengan baik.
“Terkait jalur pendaftaran, jika memang ada tiga jalur yakni Reguler, Prestasi, dan Afirmasi, kami menyarankan agar sejak awal dipisahkan secara jelas di sistem. Hal ini penting agar kuota dan jumlah pelamarnya terlihat transparan. Ini adalah salah satu bentuk akuntabilitas kita terhadap publik,” tegas Lagat dalam keterangannya diterima media ini pada Senin (6/4/2026).
Selain itu, Ombudsman juga mengingatkan agar Rencana Daya Tampung (RDT) hingga jumlah rombongan belajar (rombel) diumumkan secara terbuka di dalam sistem pendaftaran.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah adanya praktik tidak transparan seperti “titipan” siswa di luar sistem resmi.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri, Adi Permana, turut menyoroti pentingnya transparansi pada jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.
“Penggunaan SKTM rentan disalahgunakan dan tidak terintegrasi dengan DTSEN, sebaiknya Kementerian Agama Kota Batam dan madrasah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk memperkuat validasi kelompok masyarakat afirmasi,” ujar Adi.
Ia menambahkan, kuota afirmasi sebesar 15 persen harus ditampilkan secara jelas pada laman aplikasi PRIMASATU agar dapat diawasi publik.
Tak hanya itu, Ombudsman juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sistem seleksi berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT).
Lagat menegaskan agar tidak terjadi kebocoran soal dan hasil live score benar-benar mencerminkan kemampuan asli peserta.
Ombudsman Kepri juga mendorong penguatan pendidikan inklusi di Kota Batam. Salah satu rekomendasinya adalah menjadikan MAN 1 Batam sebagai proyek percontohan sekolah inklusi.
Meski demikian, penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus tetap mempertimbangkan kesiapan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang kompeten.
Untuk diketahui, pendaftaran PPDB tingkat MTSN dan MAN telah dibuka sejak 1 April 2026. Sementara itu, untuk tingkat MIN akan mulai dibuka pada 26 April 2026.
Ombudsman juga memastikan bahwa untuk tingkat MIN tidak ada tes calistung di awal seleksi. Tes hanya akan dilakukan setelah proses penerimaan sebagai bagian dari pemetaan kemampuan siswa.
Ombudsman Kepri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses PPDB ini hingga selesai.
Masyarakat yang menemukan kendala teknis, dugaan pungutan liar, atau intervensi pihak tertentu diminta segera melapor melalui kanal resmi pengaduan Ombudsman RI Kepri atau WhatsApp di 08119813737.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
