Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Bawaslu Tanjungpinang Matangkan Strategi Pengawasan Pemilu – Kutipan

Koleksi – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengapresiasi pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama mitra kerja dan stakeholder. Kegiatan ini berlangsung di CK Tanjungpinang Hotel and Convention Centre, Jumat (29/8).

Menurut Raja Ariza, kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu di daerah.

“Melalui penguatan kelembagaan, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak, membangun sistem pengawasan yang efektif, menjaga integritas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” ujar Raja Ariza.

Ia juga menyinggung dinamika politik nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada 26 Juni lalu. Putusan itu memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda dua setengah tahun.

“Momentum ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas demokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pemilu di Indonesia,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kegiatan ini mengangkat tema Tantangan Penyelenggara Pemilu Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Ia menyebut, keputusan tersebut membawa dampak besar, baik secara politik maupun teknis penyelenggaraan.

“Inti dari putusan ini adalah pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Hal ini menimbulkan banyak pandangan publik, bahkan memunculkan berbagai asumsi. Bagi Bawaslu, yang penting adalah bagaimana membangun kesiapan kelembagaan agar mampu menjawab tantangan baru ini,” ucap Yusuf.

Lebih lanjut, ia menyebut kegiatan ini menghadirkan dua pemateri dari pusat untuk mengulas secara mendalam berbagai perubahan yang perlu dipersiapkan, terutama terkait transisi antara pemilu nasional dan daerah.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, ini digelar selama dua hari, 29–30 Agustus 2025.

Sebanyak 80 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, OKP, media, hingga jajaran internal Bawaslu ikut serta dalam forum penguatan kelembagaan tersebut.